BLORA – Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Blora, Jawa Tengah, mencatat 74.496 layanan pertanahan selama periode 1 Januari hingga 23 Oktober 2026. Dari keseluruhan layanan tersebut, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang terkumpul mencapai Rp4,45 miliar.
Banyaknya permohonan menunjukkan beragam kebutuhan masyarakat terhadap layanan administrasi pertanahan, mulai dari pengukuran bidang tanah hingga pengecekan sertipikat dan pengurusan hak atas tanah.
Kepala Subbagian Tata Usaha Kantor ATR/BPN Kabupaten Blora, Elvyn Bina Eka Kusuma, mengatakan layanan pengukuran tanah untuk program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) menjadi jenis pelayanan dengan jumlah permohonan tertinggi.
“Layanan pengukuran tanah untuk program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) mendominasi pelayanan pertanahan di Kabupaten Blora dengan 31.820 permohonan selama periode 1 Januari hingga 23 Oktober 2026,” kata Elvyn di Blora, Sabtu.
Pengukuran PTSL Mendominasi Permohonan
Berdasarkan catatan ATR/BPN Blora, pengukuran tanah untuk PTSL mencapai 31.820 permohonan. Posisi berikutnya ditempati layanan pengecekan sertipikat dengan 12.124 permohonan.
Layanan informasi nilai tanah atau nilai aset properti berada di urutan selanjutnya dengan 5.364 permohonan, disusul hak tanggungan sebanyak 5.345 permohonan dan roya sebanyak 4.178 permohonan.
Elvyn menjelaskan, jumlah layanan yang tercatat tidak selalu berbanding lurus dengan penerimaan PNBP. Sebab, terdapat sejumlah pelayanan yang tidak dikenai biaya atau memiliki nilai PNBP nol rupiah.
Layanan tersebut antara lain pengukuran PTSL, K4, pendaftaran tanah pertama kali melalui PTSL, dan wakaf.
“Setelah pengukuran PTSL, layanan pengecekan sertipikat menempati urutan kedua dengan 12.124 permohonan. Berikutnya, informasi nilai tanah atau nilai aset properti sebanyak 5.364 permohonan, hak tanggungan 5.345 permohonan, dan roya 4.178 permohonan,” ujar dia.
Layanan Peralihan Hak dan Administrasi Tanah
Selain layanan dengan jumlah permohonan tertinggi, ATR/BPN Blora juga mencatat berbagai pengurusan administrasi pertanahan lainnya.
Pendaftaran tanah pertama kali melalui konversi, pengakuan, atau penegasan hak tercatat sebanyak 3.459 permohonan. Sementara itu, peralihan hak melalui jual beli mencapai 2.899 permohonan dan layanan K4 sebanyak 2.791 permohonan.
Untuk layanan peralihan hak karena pewarisan, jumlah permohonan mencapai 1.040. Adapun pemecahan bidang tanah tercatat sebanyak 949 permohonan, sedangkan peralihan hak melalui hibah sebanyak 765 permohonan.
Jenis layanan lain yang turut masuk dalam pencatatan meliputi pengukuran dan pemetaan kadastral, penataan batas, pengecekan data pendaftaran tanah, perubahan data hak, serta penerbitan sertipikat pengganti.
“Pencatatan seluruh jenis layanan, termasuk yang tidak menghasilkan penerimaan negara bukan pajak, diperlukan untuk menggambarkan aktivitas pelayanan pertanahan secara menyeluruh selama periode pelaporan,” ujar dia.
Masyarakat Diimbau Mengurus Layanan Tanpa Calo
ATR/BPN Blora mengimbau masyarakat mengurus keperluan pertanahan secara mandiri tanpa menggunakan jasa perantara atau calo.
Untuk mengetahui persyaratan serta memperkirakan biaya layanan, masyarakat dapat memanfaatkan aplikasi Sentuh Tanahku dan situs Bhumi.atrbpn.go.id. Informasi juga tersedia melalui hotline layanan di berbagai platform media sosial resmi ATR/BPN Blora.
Pemanfaatan kanal informasi resmi tersebut diharapkan membantu masyarakat memperoleh informasi yang diperlukan sebelum mengajukan permohonan, sekaligus memudahkan akses terhadap layanan pertanahan.
Sumber: Antaranews.com
