Universitas Diponegoro (Undip), PT Bhimasena Power Indonesia (BPI), dan Pemerintah Kabupaten Batang memperkuat pengembangan teknologi habitat buatan laut melalui riset Artificial Fish Apartment (AFA) dan Artificial Patch Reef (APR). Kolaborasi ini diarahkan untuk mendukung pemulihan ekosistem pesisir sekaligus mendorong pemanfaatan hasil penelitian agar memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
Salah satu hasil pemantauan yang menjadi perhatian adalah temuan Undip pada 2025 di salah satu unit APR di Karang Sebapang. Di lokasi tersebut, peneliti mengidentifikasi 19 spesies ikan karang dengan total 208 individu.
Temuan itu menjadi indikasi awal bahwa habitat buatan berpotensi mendukung kehidupan biota laut. Namun, pemantauan lanjutan tetap diperlukan untuk mengetahui perkembangan habitat serta dampak ekologis program secara terukur.
Puluhan Unit Habitat Buatan Dipasang Bertahap
Kolaborasi BPI dan Undip telah berjalan dalam beberapa tahap. Pada periode 2020–2025, sebanyak empat unit AFA dan delapan unit APR telah dipasang.
Program tersebut berlanjut pada 2026 dengan penambahan 12 unit AFA dan 10 unit APR. Penambahan ini menjadi bagian dari upaya pengembangan habitat buatan yang disertai pemantauan ilmiah.
AFA dirancang untuk menyediakan dan memperluas habitat ikan. Sementara itu, APR berfungsi mendukung pemulihan habitat dasar laut serta pertumbuhan terumbu karang.
Dalam pengembangannya, kedua inovasi tersebut memanfaatkan Fly Ash and Bottom Ash (FABA) dari PLTU Batang sebagai material habitat buatan. Penggunaan material ini menerapkan pendekatan ekonomi sirkular, dengan tetap memperhatikan kajian ilmiah, pengelolaan yang bertanggung jawab, dan pemantauan secara berkala.
Pemkab Batang Tekankan Keterlibatan Masyarakat Pesisir
Bupati Batang Faiz Kurniawan mengapresiasi kolaborasi antara Undip, BPI, pemerintah daerah, dan berbagai pihak yang mendukung pengembangan AFA dan APR.
“Sinergi antara pemerintah, akademisi, dan dunia usaha menjadi kunci untuk menjawab tantangan pembangunan daerah,” katanya.
Menurut Faiz, penelitian perlu dikembangkan menjadi inovasi yang dapat diterapkan secara langsung dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Keberhasilan hilirisasi riset, kata dia, tidak cukup diukur dari kecanggihan teknologi, tetapi juga dari penerapan, manfaat, dan keberlanjutannya bagi lingkungan serta kesejahteraan warga.
Hal itu sejalan dengan Program Hilirisasi Riset Prioritas dan Strategis–Ajakan Industri 2026 yang mendorong keterhubungan antara hasil penelitian dan kebutuhan di lapangan.
Faiz juga menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara kelestarian ekosistem pesisir dan keberlanjutan mata pencaharian masyarakat. Karena itu, nelayan dan warga pesisir perlu dilibatkan dalam pelaksanaan, pemeliharaan, serta pemantauan program.
Evaluasi terhadap manfaat ekologis dan ekonomi juga diperlukan agar dampak program dapat diketahui berdasarkan hasil pengukuran.
Undip Dorong Hasil Riset Menjawab Kebutuhan Industri
Rektor Universitas Diponegoro Suharnomo menyampaikan apresiasi atas kerja sama dengan BPI dalam mengembangkan hasil penelitian menjadi inovasi yang dapat diterapkan di lapangan.
Undip memandang kolaborasi dengan dunia industri sebagai salah satu upaya menjawab kebutuhan sektor usaha dan masyarakat melalui riset, inovasi, serta penerapan ilmu pengetahuan.
“Kami berharap kerja sama ini dapat terus berkembang dan memberikan manfaat nyata bagi industri, lingkungan, dan masyarakat,” katanya.
Kerja sama tersebut mempertemukan pengembangan teknologi berbasis penelitian dengan kebutuhan pengelolaan lingkungan di Kabupaten Batang. Pemantauan terhadap unit AFA dan APR menjadi bagian penting untuk menilai efektivitas penerapan inovasi tersebut dalam mendukung ekosistem laut.
BPI Lanjutkan Pemantauan dan Pengelolaan Lingkungan
Chief Operating Officer PT Bhimasena Power Indonesia Naofumi Yasuda mengatakan pengembangan AFA dan APR merupakan bagian dari program tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR). Program itu sekaligus menjadi dukungan terhadap pengelolaan lingkungan dan pelestarian ekosistem pesisir.
“Sebagai perusahaan yang beroperasi di Batang, kami senantiasa membangun sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan. Kami percaya bahwa hasil terbaik dapat dicapai ketika semua pihak bekerja bersama sebagai satu tim,” katanya.
BPI juga menjalankan komitmen pengelolaan dan pemantauan lingkungan sebagaimana tercantum dalam dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), termasuk Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RKL-RPL).
Upaya tersebut mencakup pengelolaan lingkungan, perlindungan ekosistem pesisir, serta pemantauan kondisi lingkungan dan keanekaragaman hayati bersama mitra yang memiliki kompetensi ilmiah.
Data pemantauan habitat buatan menjadi salah satu dasar untuk mengevaluasi perkembangan program. Temuan 19 spesies ikan karang dengan 208 individu di salah satu unit APR, misalnya, memberikan gambaran awal mengenai keberadaan biota laut di lokasi tersebut, tetapi belum menggantikan kebutuhan evaluasi jangka panjang.
Program Pesisir Juga Menyasar Kesejahteraan Nelayan
Selain mengembangkan habitat buatan, BPI bekerja sama dengan pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan dalam program pemberdayaan masyarakat pesisir.
Sejumlah kegiatan yang telah dilakukan meliputi pelatihan perawatan dan perbaikan mesin kapal bagi nelayan serta bantuan 11 unit mesin kapal untuk 11 kelompok nelayan.
Perusahaan juga memberikan jaminan kesehatan bagi 149 nelayan, menjalankan program bedah rumah bagi tiga keluarga nelayan di Roban Timur, memasang listrik gratis, dan melakukan penanaman mangrove di sepanjang pesisir Batang.
Rangkaian kegiatan tersebut memperlihatkan bahwa kolaborasi pengelolaan lingkungan turut disertai program sosial bagi masyarakat pesisir. Ke depan, keberlanjutan pengembangan AFA dan APR memerlukan pemantauan berbasis data serta keterlibatan masyarakat agar manfaat bagi ekosistem dan warga dapat dievaluasi secara berkelanjutan.
Sumber:Antaranews.com
