Jawa Tengah – Pemerataan pendidikan di wilayah pegunungan masih menjadi pekerjaan yang perlu ditangani secara berkelanjutan. Kondisi geografis, keterbatasan infrastruktur, kemampuan ekonomi keluarga, hingga akses teknologi menjadi sejumlah tantangan yang perlu diperhatikan agar anak-anak di daerah terpencil memperoleh kesempatan belajar yang layak.
Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Setya Arinugroho, menilai upaya pemerataan pendidikan di kawasan lereng Gunung Merbabu, Merapi, Sindoro, Slamet, dan Sumbing perlu dilakukan secara bertahap dengan kebijakan yang sesuai kondisi masyarakat.
Menurutnya, penyediaan sekolah dan pembebasan biaya pendidikan saja belum cukup untuk memastikan seluruh anak memperoleh layanan pendidikan yang memadai. Perbaikan juga perlu mencakup ketersediaan tenaga pendidik, dukungan pembelajaran digital, serta peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pendidikan.
“Bahasan tentang pemerataan pendidikan di lereng gunung di Jawa Tengah memang butuh fokus. Langkahnya harus bertahap dan signifikan. Kita harus merubah cara pandang masyarakat tentang pendidikan hingga akhirnya mereka menjadikan ini (pendidikan) sebagai kebutuhan, bukan kesempatan,” ujar Ari saat dimintai keterangan di Cilacap pada Minggu, (20/06/2026).
Kebijakan Pendidikan Perlu Berangkat dari Kondisi Lapangan
Setya menekankan pentingnya penggunaan data dan hasil survei sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan pendidikan di wilayah pegunungan. Pemetaan kebutuhan dinilai dapat membantu pemerintah menentukan prioritas program, mulai dari pembangunan sekolah hingga pengalokasian anggaran operasional.
Kebijakan mengenai zonasi, dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), serta pemberian insentif bagi tenaga pendidik juga perlu disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing wilayah.
Langkah tersebut penting agar program yang disusun tidak hanya berorientasi pada pemenuhan administrasi, tetapi benar-benar menjawab hambatan yang dihadapi siswa dan sekolah.
“Akses pendidikan yang merata tidak berhenti ketika ruang kelas sudah terbangun. Atau biaya pendidikan yang gratis. Tapi, pemerataan juga harus sampai pada tahap di mana pengajar cukup, adaptif dengan digitalisasi, hingga muaranya adalah tumbuhnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan,” terang Ari.
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa pemerataan pendidikan perlu dilihat sebagai rangkaian upaya yang saling berkaitan. Keberadaan bangunan sekolah harus diikuti ketersediaan guru, proses belajar yang memadai, serta dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.
Infrastruktur dan Ketersediaan Guru Menjadi Perhatian
Tantangan geografis di kawasan lereng gunung membuat kebutuhan infrastruktur pendidikan perlu dipetakan secara cermat. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dapat memanfaatkan hasil pemetaan untuk menentukan lokasi pembangunan ruang kelas maupun penyediaan bangunan sekolah yang layak.
Perencanaan jumlah sekolah pada jenjang SD, SMP, dan SMA juga perlu disesuaikan dengan kebutuhan penduduk di setiap wilayah. Perhitungan tersebut diharapkan dapat membantu mengantisipasi risiko anak putus sekolah akibat sulitnya menjangkau layanan pendidikan.
Selain infrastruktur, pemenuhan jumlah guru menjadi persoalan penting. Ketersediaan tenaga pendidik perlu diimbangi dengan perhatian terhadap kesejahteraan mereka agar penyelenggaraan pembelajaran dapat berjalan secara berkelanjutan.
Dengan demikian, keberhasilan pemerataan pendidikan tidak cukup diukur dari jumlah sekolah yang tersedia. Kemampuan sekolah dalam menyediakan proses belajar yang layak dan menjangkau kebutuhan siswa juga menjadi bagian penting dari upaya tersebut.
Dukungan Biaya Pendidikan bagi Keluarga Petani
Kondisi sosial ekonomi masyarakat turut memengaruhi akses pendidikan di kawasan pegunungan. Sebagian warga di wilayah tersebut bekerja sebagai petani sayur dan buah, sehingga kemampuan keluarga dalam membiayai pendidikan dapat berbeda-beda.
Dalam konteks itu, Setya menilai pembebasan biaya atau penerapan skema subsidi pendidikan dapat menjadi pilihan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan.
Dukungan pembiayaan diharapkan dapat mengurangi hambatan ekonomi yang berpotensi mengganggu keberlanjutan pendidikan anak. Namun, penerapannya perlu disesuaikan dengan kondisi lapangan dan kebutuhan masing-masing daerah.
Di sisi lain, sistem pembelajaran juga perlu mempertimbangkan karakteristik masyarakat setempat tanpa mengabaikan prinsip pendidikan dan kurikulum yang berlaku. Penyesuaian tersebut diperlukan agar proses belajar tetap relevan dengan kondisi siswa sekaligus menjaga mutu pendidikan.
Digitalisasi Perlu Didukung Infrastruktur Memadai
Pemanfaatan teknologi menjadi tantangan lain dalam pemerataan pendidikan di wilayah dataran tinggi. Pembelajaran berbasis digital membutuhkan lebih dari sekadar ketersediaan perangkat elektronik.
Koneksi internet yang stabil, laptop atau gawai pendukung, serta kesiapan tenaga pendidik merupakan bagian yang perlu diperhatikan. Kondisi geografis pegunungan dapat membuat pemenuhan kebutuhan tersebut memerlukan perencanaan dan upaya yang lebih kompleks.
Karena itu, digitalisasi pendidikan perlu berjalan seiring dengan penyediaan infrastruktur yang mendukung. Tanpa konektivitas dan perangkat yang memadai, peluang siswa untuk mengakses sumber belajar digital berisiko tidak merata.
Penguatan aspek tersebut menjadi salah satu bagian dari upaya memperkecil kesenjangan akses pendidikan antara wilayah yang mudah dijangkau dan kawasan dengan tantangan geografis lebih besar.
Pendidikan Diharapkan Membuka Peluang Kemajuan Desa
Setya memandang pendidikan memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Kesempatan belajar yang lebih luas diharapkan dapat membantu anak-anak mengembangkan pengetahuan, memperluas wawasan, dan meningkatkan peluang ekonomi pada masa mendatang.
Ia juga menilai pendidikan dapat menjadi bekal bagi generasi muda untuk berkontribusi terhadap pembangunan daerah asalnya. Dengan pengetahuan dan keterampilan yang memadai, mereka diharapkan mampu mengembangkan potensi desa serta mendukung kemandirian masyarakat.
“Kalau anak-anak sudah tersentuh pendidikan, mereka memiliki pola piker yang lebih maju. Bisa meningkatkan pendapatan ekonomi. Keluarga juga semakin tercukupi. Dan dalam lingkup yang paling luas, anak-anak ke depannya bisa membangun desa yang berdikari,” pungkas Ari.
Pandangan tersebut menempatkan pemerataan pendidikan sebagai bagian dari upaya pembangunan jangka panjang. Selain membuka kesempatan bagi setiap anak untuk memperoleh pembelajaran yang layak, pendidikan juga diharapkan menjadi salah satu fondasi untuk memperkuat kesejahteraan keluarga dan mendorong kemajuan desa-desa di Jawa Tengah.
Sumber:Jatengkita.id
